Berita Guru

Ketua MPR Ikut Memperjuangkan Nasib Guru

Dihadapan PB PGRI, ketua MPR RI Bambang Soesatyo berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru terutama yang berstatus guru honorer.

PGRI tak pernah lelah untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar statusnya menjadi lebih jelas. Dikatakan oleh Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, hampir di setiap kesempatan seluruh jajaran kepenguruan PGRI baik di pusat maupun di daerah selalu meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib guru honorer. Seperti saat PB PGRI berkesempatan menemui Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), awal Februari lalu, kembali Ketua Umum PB PGRI memohon kepada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, untuk mendorong pemerintah segera menuntaskan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi PNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Apa yang disampaikan PGRI kepada MPR ini menjadi bukti bahwaselama ini PGRI tidak tinggal diam saja mendengarkan teriakan dan jeritan dari guru honorer yang berada di berbagai daerah. PGRI mengetahui dan memahami betul perjuangan dan pengorbanan guru honorer yang telah mengabdikan dirinya bertahun-tahun turut mencerdaskan kehidupan bangsa ini.  Tampaknya Unifah Rosyidi, memiliki cara tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan guru honorer melalui cara yang soft dan tepat sasaran.

Dalam agenda pertemuan antara PB PGRI dengan Ketua MPR di Gedung Nusantara III, sebenarnya berisi perkenalan kepengurusan PGRI yang baru dan meminta kesediaan Bapak Ketua MPR untuk menghadiri Konferensi Kerja Nasional I (Konkernas I) yang akan diselenggarakan PGRI pada 21-23 Februari 2020 di Jakarta. “Alhamdulillah, Pak Bambang Soesatyo bersedia hadir dan sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU tentang sosialisasi empat pilar kebangsaan. Ketua MPR meyakini para guru lah yang akan tetap mampu menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Unifah.

Dalam kesempatan tersebut, Unifah pun menyampaikan persoalan mengenai data guru. Dari sekitar 3 juta guru yang terdata hanya sekitar 45% berstatus PNS, sisanya 55% adalah guru honorer baik K2 maupun non-K. Masalah ini sangat serius untuk segera dicarikan solusinya. Suka tidak suka, guru honorer sudah berbakti kepada bangsa dan negara, sehingga tidak berlebihan Ketua Umum PB PGRI memohon kepada Ketua MPR RI agar mendorong pemerintah segera menuntaskan guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi PNS atau PPPK.

Bagaimana bicara mutu dan merdeka belajar jika masih ada guru yang dibayar sangat rendah dan tidak manusiawi. Ketua Umum PB PGRI juga meminta MPR agar mendesak pemerintah segera memberlakukan pembayaran upah minimum minimal setara dengan UMR kepada para tenaga honorer di sekolah negeri maupun swasta.

Untuk mengatasi masalah honorer, PGRI memperjuangkan agar dilakukan revisi Undang-undang ASN secara meluas terkait tenaga honorer. PGRI memohon untuk diberikan kesempatan pada tenaga honorer dari kedua kategori (K2 dan non-K) baik pendidik maupun tenaga kependidikan diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan PPPK. Lebih diutamakan lagi bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun agar diprioritaskan, mengingat bentuk pengabdiannya yang luar biasa selama ini.

Masukan-masukan yang disampaikan PGRI menjadi poin penting dalam agenda MPR untuk segera ditindaklanjuti. MPR akan mendorong pola perekrutan PNS dengan mengutamakan atau mengafirmasi honorer K2 dan non-K yang memenuhi syarat untuk disertakan dalam tes CPNS dan PPPK.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyatakan harapannya supaya pemerintah bisa mencari solusi terbaik bagi guru berstatus non-PNS, yang jumlahnya sesuai data Kemendikbud 2020 mencapai 937.228 orang. Menurutnya, pemerintah bisa memanfaatkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajeman P3K dan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk mengangkat Guru Non-PNS menjadi P3K. “Para Guru Non-PNS tersebut diberikan kesempatan mengikuti seleksi tes CPNS. Jika tidak lolos, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi P3K,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR juga berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru terutama yang berstatus guru honorer agar segera dibayar minimal setara dengan UMR. “MPR akan terus memantau dan mengawasi terkait kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terutama dalam implementasi dan reform kurikulum, merdeka belajar, penyederhanaan administrasi guru, efisiensi birokrasi pendidikan dan penghapusan Ujian Nasional. Ini semua dilakukan dalam bingkai percepatan, pemerataan, peningkatan mutu, dan pelayanan pendidikan,” ujar Bambang Soesatyo.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close