Berita Guru

Guru Honorer Dihapus, Sekolah Lumpuh

Mendikbud menegaskan tidak ada penghilangan atau penghapusan tenaga guru honorer di sekolah-sekolah. Jika guru honorer dihapus, sekolah bisa lumpuh.

Setelah melalui perdebatan pro-kontra yang cukup panjang, akhirnya Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat menghapus tenga honorer. Banyak pertimbangan yang telah dilakukan dalam penghapusan tenaga honorer. Menurut Menteri PANRB Tjahjo Kumolo agar berhasil dalam mewujudkan visi Indonesia Maju, diperlukan SDM berkeahlian. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi komposisi ASN agar didominasi jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

Saat ini jumlah PNS Indonesia mencapai 4.286.918 orang, sekitar 70% berada di Pemerintah Daerah (Pemda). Namun demikian proporsinya masih belum berimbang karena masih didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif sebanyak 1,6 juta.

Pada kurun waktu 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat 860.220 tenaga Honorer Kategori I (THK I) dan 209.872 Tenaga Honorer Kategori II (THK II), maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang, sehingga jumlahnya dinilai tidak imbang. Itu artinya sepertiga jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60 persen bersifat administratif.

Alasan lainnya, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara), status kepegawaian pada Instansi pemerintah hanya 2, yaitu PNS dan PPPK. Sehingga berdasarkan pasal 96 PP 49 Tahun 2018, PPK dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer yang sudah bekerja saat ini? Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan pemerintah akan memberikan masa transisi selama lima tahun, terhitung sejak 2018 agar tenaga honorer bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Artinya, seleksi CPNS dan PPPK masih akan terus dibuka dengan menyesuaikan kebutuhan yang diusulkan masing-masing instansi. Namun, ia tak bisa memastikan kapan seleksi tersebut dibuka.

“Formasi dibuka atas kebutuhan instansi pemerintah, sepanjang lulus persyaratan dan ada formasi yang dibuka oleh instansi pemerintah pusat atau Pemda, sepanjang formasi tersebut dibutuhkan. Fokus kita semua instansi pemerintah harus mengusulkan berdasarkan kebutuhan untuk instansi unit organisasi,” katanya.

Apabila honorer tersebut tak lolos CPNS ataupun PPPK dalam masa transisi lima tahun tadi, maka status si pegawai honorer akan dikembalikan ke instansi yang mengangkat.

Dalam rapat bersama dengan komisi gabungan disebutkan bahwa mereka memberikan kesempatan sepanjang dibutuhkan instansi pemerintah dan diberikan gaji sesuai UMR di wilayahnya,” jelas Setiawan. Setelah 2023 akan dilihat masih dibutuhkan atau tidak selama masa transisi.

Setiawan mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada instansi yang masih mengangkat tenaga honorer. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Dalam Pasal 96 PP itu sendiri dijelaskan, PPK (termasuk pejabat lain di instansi pemerintah) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Setiawan menjelaskan, selama seleksi CPNS maupun PPPK belum dibuka, maka instansi masih bisa merekrut tenaga lewat pihak ketiga atau outsourcing.

Jika demikian, bagaimana juga dengan nasib guru honorer yang jumlahnya cukup banyak? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan tidak ada penghilangan atau penghapusan tenaga guru honorer di sekolah-sekolah, terutama di daerah. “Itu salah persepsi bahwa tidak ada yang namanya penghilangan honorer karena jumlah guru honorer kita sangat besar dan mereka banyak sekali yang mengabdi,” katanya.

Nadiem menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo bahwa penghapusan itu hanya di pemerintah pusat, bukan tenaga guru honorer di sekolah. Guru honorer tersebut, merupakan kewenangan kepala sekolah dan diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat, sehingga sama sekali tidak ada penghapusan tenaga honorer di sekolah.

Sebelumnya, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah meluruskan persepsi isu penghapusan eks-tenaga honorer KII yang saat ini masih bekerja sebagai aparatur sipil negara. Deputi SDM Kemenpan RB Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan bahwa penghapusan tersebut bukan berarti memberhentikan eks-tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema. Skema pertama bagi eks-tenaga honorer yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil. Mereka yang sudah melewati 35 tahun bisa ikut ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kejelasan Status

Terkait kebijakan pemerintah yang akan menghapus tenga honorer, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyid angakt bicara. Menurutnya sekolah akan lumpuh bila tenaga dan guru honorer dihapuskan oleh pemerintah. “Jadi saya membaca berita, ke depan tidak boleh ada lagi tenaga honorer, tapi bila  tidak ada tenaga honorer, hari ini juga sekolah lumpuh,” kata Unifah.

Faktanya, tenaga maupun guru honorer masih dibutuhkan peranannya dalam mendidik para murid di daerah yang belum terjangkau aksesnya. Distribusi guru PNS belum merata hingga ke daerah-daerah. Banyak daerah, kata Unifah, yang hanya memiliki satu atau dua guru yang berstatus sebagai PNS di satu sekolah. Sekarang jika tenaga honorer di satu daerah tidak ada, lumpuh sekolah, karena hanya ada satu-dua guru negeri (PNS) di sekolah. Jadi sekolah-sekolah saat ini sangat terbantu dengan keberadaan guru honorer.

Berdasarkan data Kemendikbud saat ini jumlah pegawai honorer mencapai 52% dari jumlah guru yang ada. Di sisi lain, setiap tahun ada 50-70 ribu orang guru yang pensiun. Oleh karena itu, guru honorer adalah upaya yang ditempuh oleh sekolah agar siswa selalu memiliki pengajar. Harus ada solusi mengenai ketersediaan guru. Memang harus ada peningkatan kualitas dari para pendidik, namun pemerintah tidak boleh mengabaikan status guru honorer pascakebijakan penghapusan tenaga honorer.

Apa yang disampaikan Unifah, dibenarkan oleh Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Penajam Paser Utara, Daman. Menurutnya, ditiadakannya tenaga honorer, akan sangat mengganggu produktivitas di bidang pendidikan.

Bila tenaga honorer dihapus akan sangat terasa pengaruhnya, di lokasi ibu kota baru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pasalnya, pelayanan dasar di bidang pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat bergantung pada tenaga honorer. “Kalau tidak ada honorer bisa lumpuh proses belajar mengajar karena honorer ada untuk menutupi kekurangan guru PNS (pegawai negeri sipil) atau aparatur sipil negara (ASN),” kata Darman.

Unifah pun menyarankan pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menghapus tenaga honorer. Ia pun meminta pemerintah membuat tahapan-tahapan pasti kapan tenaga honorer itu dihapuskan. Walau nantinya dihapuskan, aspek kesejahteraan bagi guru dan tenaga honorer harus diperhatikan dan ada solusi jalan keluarnya. Salah satunya seperti diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar masa depannya menjadi jelas.

“Semua diberi kesempatan, yang lolos silakan, yang tidak lolos ada pilihan-pilihan. Ada tenaga administrasi dan lain sebagainya, tapi posisinya jelas. Jangan mereka bertahun tahun mengabdi tapi posisinya tidak jelas,” tegas Unifah.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close