Berita Guru

Empat Pilar Kebijakan Menuju Merdeka Belajar

Kebijakan  Merdeka Belajar sudah lama diperjuangkan oleh para guru. Bahkan ide ini sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara saat membantuk Taman Siswa.

Memasuki tahun 2020 ini ssitem pendidikan nasional akan memasuki babak baru. Itu terkait dengan program Merdeka Belajar  yang digulirkan oleh  Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim. Merdeka Belajar, menurut Mendikbud merupakan bentuk implementasi dari arahan  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Ada empat kebijakan program pendidikan yang  ditetapkan Kemementrian Pendidikan dan Kebudayan (Kemendikbud) yang menjadi pilar untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, demikian yang disampaikan Mendikbud pada peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”pada Desember 2019 lalu.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Mendikbud atas gagasan “Merdeka Belajar”. “Kami mendukung inisiatif Kemendikbud mengangkat gagasan tersebut. Dengan kebijakan ini guru dapat lebih fokus pada pembelajaran siswa dan siswa pun bisa lebih banyak belajar. Mari kita semua bersikap terbuka dan optimis dalam menyongsong perubahan ini,” pungkas Menko PMK. *

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi  mengatakan, ide dari Menteri Nadiem mengenai  merdeka belajar mendapat respons positif  dari para guru. “Namanya merdeka belajar itu ya disambut baik,” ujar Unifah. Sebenarnya menurut Unifah, PGRI sudah lama memperjuangkan hal itu. “Bahasa kami merdeka itu artinya daulat. Itu daulat guru, daulat siswa. Jadi, yang kami perjuangan dengan merdeka belajar itu sama dan kami menyambut baik,” ujarnya.

Retno Listyarti, Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), setali tiga uang. Menurutnya, pemikiran Menteri Nadiem mendekati pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang merdeka belajar.  Kemerdekaan diri dan kemerdekaan pikiran adalah dua pasal dalam “Azas Taman Siswa 1922” yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pidato pembukaan Perguruan Taman Siswa.

Unifah dan Retno meyakini merdeka belajar bisa membuat guru lebih berinovasi. Hanya saja, ini memang tidak akan mudah untuk diimplementasikan. Pasalnya, guru-guru di Indonesia selama bertahun-tahun tidak pernah merdeka dalam mengajar dan belajar. Harus diakui, prinsip-prinsip merdeka dalam belajar belum biasa bagi para guru di Indonesia. Jadi untuk mengubahnya memang perlu persiapan yang matang. Ibarat membelokkan truk container yang besar diperlukan ancang-ancang agar bisa berbelok dengan mulus.

Dalam Merdeka Belajar, Kemendikbud akan membuat arah baru dalam penyelenggaraan USBN. Mendikbud mengatakan, mulai tahun 2020 ini USBN diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).  Melalui cara ini, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. “Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” jelas Mendikbud.

Selanjutnya, mengenai Ujian Nasional atau UN, pada 2020 ini merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya. Selanjutnya  penyelenggaraan UN pada tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya di kelas 4, 8, 11. Melalui Asesmen ini dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” ujar menteri Nadeim.

Menelaah kebijakan Kemendikbud mengenai UN ini, Unifah menilai UN bukan dihapus melainkan diganti. Hanya saja, penggantinya belum kelihatan seperti apa. “Kami mau lihat dulu lah. Kalau ingin diganti kami dukung. Tapi, penggantinya seperti apa?” katanya. Asesmen, menurut Unifah, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari belajar. UN sebenarnya bagus, mengukurnya kognitif dan banyak manfaatnya. Masalahnya, setelah penyelenggaraan UN, tidak pernah dianalisis untuk perbaikan. Unifah mengingatkan pengganti UN juga akan sama saja nasibnya, kalau tidak ada upaya atau analisis untuk melakukan perbaikan. Jadi mau bentuk asesmen seperti apa pun, yang paling penting harus ditindaklanjuti  dengan perbaikan-perbaikan.

Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, Budi Trikorayanto, mengatakan UN adalah salah satu standar penilaian yang diamanatkan UU.  Melalui pergantian UN ini, Budi menilai Menteri Nadiem ingin melakukan penyederhanaan dari standar itu. “ untuk dihapus belum bisa karena memang undang-undangnya belum diganti,” jelas Budi. Memang aturan mainnya sebelum mengubah UN maka  UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus direvisi  terlebh dahulu. Nah, sebelum ada revisi dari UU tersebut, Budi berpendapat tetap harus ada standar  penilian meski hanya sederhana.

Biarkan saja sekolah dan guru di daerah, menetapkan tujuan belajar dan pendidikan yang dibutuhkan anak di daerahnya masing-masing. Di Papua misalnya, boleh jadi mereka lebih butuh belajar  bagaimana membuat sagu, menangkap ikan, dan berburu daripada belajar IT. Jadi, lebih ke pendidikan kontekstual. Tidak perlu distandar-standarkan.

Selama ini menurut Budi UN telah membuat disorientasi pendidikan. Orientasi sekolah hanya untuk menyiapkan anak untuk ikut UN. Padahal tujuan pendidikan adalah membentuk manusia cerdas, bukan yang jago UN.  Sistem penyelengaraan UN telah membentuk penilaian bahwa prestise sekolah diukur jika para siswanya mendapatkan nilai UN yang tinggi. UN pun menjadi indikator penentu kelulusan siswa. Sehingga, kalau perlu dicurang-curangi juga boleh. Jelas ini orientasi pendidikan yang salah. Tidak membentuk anak yang cerdas. Siswa dan sekolah didroong untuk  berinovasi, tapi ujung-ujungnya melulu memikirkan nilai UN. Budi berpendapat kalaupun ada UN, hendaknya dibuat lembaga sendiri seperti lembaga TOEFL. UN pun bisa diselenggarakan setahun empat kali, misalanya.

Bukan Pekerjaan Mudah

Selama ini, sistem pendidikan  meyakini semakin besar angka hasil mata pelajaran, akan membuat makin tinggi peringkat. Retno mengatakan, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, bahkan para pejabat Kemdikbud selama bertahun-tahun hanya berkutat pada angka penilian. Itu sebanya, hasil UN pun didewakan. “Anak-anak pun jadi korban,” ujar Retno. Menurutnya, pendidikan itu bertujuan agar untuk mengajarkan anak cara berpikir bukan menjawab soal. Manusia terdidik adalah manusia yang tajam dalam berpikir dan memiliki kehalusan nurani. Namun, esensi berpikir (bernalar) dalam belajar, selama 25 tahun terakhir ini bukan budaya belajar dari sekolah-sekolah di Indonesia. Membalikkan ini semua jelas bukan pekerjaan mudah.

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. “Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelas Mendikbud.

Terkait penyederhanan RPP ini juga disambut baik oleh para guru. Nimas Erlinda (25), guru agama SD Ciracas Jakarta, mengatakan kewajiban administrasi ini sangat melelahkan, juga membosankan. Itu sebabnya, ia memang sangat berharap RPP lebih disederhanakan. “RPP inikan tidak ngefek sama siswa,” ujarnya.  Sudah sewajarnya RPP dibuat sederhana agar guru lebih fokus ke tugas pokok mengajar siswa,” tambahnya. Itu sebabnya Nimas, juga guru yang lain, menyambut baik gagasan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan merampingkan RPP.

Unifah Rosyidi menambahkan bagi guru, tak sekadar mempersingkat RPP. Juknis-juknis  yang lain juga mesti dicabut, karena juknis itu membuat guru tidak merdeka. Juknis yang dimaksud antara lain Juknis kenaikan pangkat, juknis larangan untuk dapat dukungan masyarakat bantuan operasi sekolah atau BOS. “Padahal, BOS itu harus dibayar tiga bulan dulu oleh guru”, ujarnya..

Budi Trikorayanto juga sependapat, urusan administrasi memang menjadi masalah bagi guru. Seharunya masalah administrasi ini harus dilempar jauh-jauh. Bahkan, ia juga menganggap sertifikasi bagi guru tidak ada kaitannya dengan peningkatkan mutu pendidikan. Guru itu sangat memahami apa yang harus dilakukan kalau dia dimerdekakan. Standarnya guru harus mampu membuat murid jadi  lebih pintar. Bagaimana caranya? Serahkan kepada guru. Guru dipersilahkan untuk belajar  dimanapun, tidak harus terbelenggu di dalam kelas.


Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0%-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.Mendikbud berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Kebijakan ini mendapat sorotan khusus Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka menyayangkan penurunan persentase zonasi jarak murni yang semula sudah mencapai 80%, diturunkan drastis menjadi 50%. Padahal, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80% zonasi jarak murni walau dengan segala keterbatasan.

Sementara itu Budi menilai, zonasi yang baru diterapkan belakangan ini sudah tepat. Memang ada yang mempermasalahkan karena sudah dikondisikan bahwa anak-anak dengan nilai UN lebih tinggi lebih berhak untuk sekolah di sekolah favorit. Padahal, anak-anak yang marginal dan pas-pasan, atau yang kurang cerdas itu harusnya mendapatkan sekolah yang lebih bagus. Mereka membutuhkan itu, kalau anak pintar sekolah di mana saja mungkin akan tetap pintar.

Data Kemdikbud selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Sebab, seleksi PPDB menggunakan hasil UN. Anak-anak kaya mampu membayar bimbel sehingga nilai UN-nya bisa tinggi dan bisa memilih sekolah negeri manapun. Sementara jumlah sekolah negeri minim. Akibatnya, sekolah negeri didominasi anak-anak dari keluarga kaya. Anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.

Itu sebabnya, KPAI mengusulkan agar pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, sampai kualitas sarana prasarana akan ditangani berbasis zonasi.

Sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas  memang dibutuhkan. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, Kemendikbud memetakan penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, sharing resource, dan integrasi pendidikan formal dan nonformal.  KPAI pun mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan. Aturan setingkat perpres ini dibutuhkan sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antar-kementerian/lembaga dan juga dengan pemerintah daerah.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close